Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) Alvin Lie menilai alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma kepada swasta yaitu PT Angkasa Transportindo Selaras (PT ATS) tidak akan berdampak besar terhadap operasional bandara tersebut. Namun, perlu ada kejelasan aturannya. “Ini hal biasa, bukan cuma di Indonesia tapi di negara-negara lain juga ada pengaturan seperti itu. Namun di Indonesia itu perlu peraturan yang lebih jelas lagi,” tutur Alvin kepada Tempo pada Minggu, 24 Juli 2022.

Bandara yang sebelumnya dikelola TNI Angkatan Udara (AU) itu sempat dialihkan pengelolaannya ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II. Kemudian pada 20 Juli 2022, alih kelola dilakukan kepada swasta yaitu PT Angkasa Transportindo Selaras atau PT ATS. Alvin mengatakan ketika sebuah pangkalan udara militer difungsikan sebagai bandara komersial maka perlu diperjelas batasannya. “Di mana batasnya militer, di mana batasnya sipil dalam pengelolaannya dan operasionalnya.

Lebih jauh, menurut dia meskipun pengelolaan bandara sipil di pangkalan militer bukan sesuatu yang luar biasa, perlu ada aturan yang transparan mengenai pembagian biaya dan hasil agar tidak timpang tindih. Ia menjelaskan, bandara internasional memiliki beberapa klasifikasi, misalnya Soekarno Hatta melayani penerbangan internasional yang reguler, terjadwal, kargo, umroh, haji, dan carter. Namun, Bandara Halim selama ini tidak melayani bandara penerbangan internasional berjadwal. Bandara Halim, kata dia, hanya melayani carter, kargo, dan sempat digunakan untuk pemberangkatan haji. Kondisi tersebut menjadikan alih kelola pada pihak swasta tidak akan berdampak besar.

Ia menuturkan bandara utama Jakarta tetap Soekarno Hatta, tetapi ada dua bandara penopangnya yaitu bandara Pondok Cabe dan Halim Perdanakusuma. Sehingga, akan ada persaingan antara kedua bandara penopang itu. Tetapi ia mengingatkan perlu dipastikan positioning-nya pasar keduanya seperti apa. Misalnya, kata dia, bandara Halim Perdanakusuma selain melayani penerbangan komersial, bisa juga fokus menangani penerbangan kargo dan carter.

Menurut dia kondisi ini sangat baik sebab memunculkan alternatif dan persaingan. Alhasil, maskapai penerbangan bisa memilih untuk beroperasi di mana. “Kalau ada persaingan maka ada persaingan juga untuk memberikan fasilitas, pelayanan lebih baik dengan harga yang lebih bersaing,” kata Alvin.

Keberagaman pilihan bandara itu menurutnya akan bermanfaat bagi konsumen lantaran bisa memilih bandara mana yang lebih disukai. Ia pun menilai swasta di Indonesia sudah siap mengelola bandara. Keuntungan lainnya, lapangan kerja turut terbuka untuk masyarakat maupun pakar, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu menjadikan semakin banyak pihak yang berpartisipasi mengembangkan industri pengelolaan bandara di Indonesia.

Di sisi lain, persaingan antara swasta dan BUMN juga muncul. Ia mengatakan masing-masing pihak akan dituntut untuk kompetitif dan inovatif memberikan fasilitas dan pelayanan lebih baik secara lebih efisien. “Ini tentu bagus untuk pengembangan industri transportasi udara di Indonesia dan tentunya bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk juga untuk konsumen,