Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyinggung kebijakan penghentian ekspor bijih nikel dalam forum Trade Invesment and industry working group (TIIWG) G20. Bahlil menyebutkan alasan kebijakan menyetop ekspor bijih nikel adalah untuk mengembangkan hilirisasi agar ada nilai tambah.

“Arah kebijakan Indonesia yaitu membangun hilirisasi salah satu contohnya yaitu menyetop ekspor nikel. Karena dalam pandangan kami pengelolaan nikel yang tidak ada tata kelola yang baik akan berdampak pada lingkungan,” kata Bahlil dalam sambutannya di depan para delegasi G20. Bahlil kembali menegaskan, lahirnya kebijakan ini karena Pemerintah Indonesia ingin mengembangkaan hilirasi, salah satunya melalui pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Menurut Bahli, kebijakan ini merupakan kontribusi Indonesia dalam membangun industri yang ramah lingkungan. Dan Indonesia pun akan berkomitmen terus menjalankanya.

Hilirisasi memiliki peran penting untuk mengakhiri siklus ketergantungan negara-negara terhadap komoditas mentah.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyinggung negara yang tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan Indonesia tersebut.

“Menurut saya, sudah saatnya juga untuk semua negara menghargai kebijakan masing-masing negara karena mereka yang tahu tentang arah kebijakan negara masing masing,” tutur Bahlil. Asal tahu saja, kebijakan Indonesia menghentikan ekspor nikel memang sempat ditentang beberapa negara. Indonesia pun bahkan harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organizations (WTO). Gugatan ini dilayangkan Uni Eropa berkaitan kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel.

Menghitung Untung Rugi Larangan Ekspor Timah dan Nikel Terhadap Penerimaan Negara

Pemerintah berencana melarang ekspor produk olahan nikel dengan kadar 30%-40%, serta rencana larangan ekspor timah dalam bentuk ingot atau timah batangan. Jika jadi diterapkan, hal tersebut berpotensi memangkas penerimaan negara. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, jika pemerintah melarang kedua jenis komoditas mineral tersebut, maka penerimaan negara akan turun. Meski demikian, menurutnya kebijakan tersebut akan memiliki keuntungan dalam jangka panjang.

Misalnya, melalui program hilirisasi nikel.

Josua bilang, hilirisasi dari timah akan memberikan nilai tambah yang cukup besar dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai ekspor, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan.

“Apalagi jika produksi smelter timah tersebut dapat menghasilkan produk untuk substitusi impor. Tentu ini juga akan membantu kinerja neraca perdagangan. Selain itu, Ia juga menilai, dampak penurunan nilai ekspor terhadap total ekspor Indonesia juga tidak akan sedalam saat larangan ekspor bijih nikel dan bauksit pada 2014 diberlakukan. Hal ini terbukti pada 2021 lalu, nilai ekspor timah Indonesia hanya sebesar US$ 2,4 miliar, atau hanya 1,1% dari total ekspor Indonesia.

Adapun saat ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun bahan-bahan yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi untuk dijadikan pertimbangan presiden terkait rencana stop ekspor timah. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, larangan ekspor timah mengharuskan hilirisasi timah lebih cepat. Ini membutuhkan investasi untuk menampung batang timah yang selama ini diekspor. Menurutnya, ekspor timah selama ini dalam bentuk batangan, bukan ore atau bijih pasir timah. “Sebanyak 98% dalam bentuk ingot (batang timah), hanya 2% untuk pasar lokal (pasir timah),” ujar Ridwan.

Dia menambahkan, ekspor timah dalam bentuk batang selama ini juga turut menaikkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Sementara itu, larangan bijih nikel sebenarnya sudah mulai dilakukan pada 1 Januari 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang diteken oleh menteri saat itu, Ignasius Jonan pada 28 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo juga sebelumnya mengungkapkan, larangan ekspor bijih nikel membuahkan dampak positif. Ini terbukti selama 19 bulan neraca perdagangan surplus, dari adanya larangan ekspor bijih nikel.

“Sekarang ini sudah 19 bulan neraca perdagangan surplus, itu dari mana?

Dari stop ekspor nikel. Muncul angka US$20,8 miliar. Dulu ekspor tanah yang ada nickel ore paling hanya US$2 miliar setahun, artinya ada lompatan yang tinggi sekali, Terkini, Pemerintah melalui Kementerian Investasi merencanakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel dengan kadar 30% hingga 40% demi mendorong rantai hilirisasi nikel dalam negeri.