Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di IKN Nusantara bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka pemerintah tak bolah hanya bergantung pada dana dari APBN saja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IKN-Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata dalam Diskusi Internal Terbatas (DIT)-HUD “Pada tahun-tahun awal, 10 hingga 20 tahun pertama, APBN mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan fasilitas bagi pemerintah dan perumahan. Namun, harus ada penggerak ekonomi lainnya dari investasi,” ungkap Soelaeman. Menurutnya, jika tidak ada sumber pemasukan lain dan kota hanya bergantung sepenuhnya pada APBD atau APBD maka kota tersebut tidak akan mandiri.  Bila tidak ingin bergantung pada sumber pendanaan dari negara, maka kita harus menajadi sumber keuangan yang baru dalam hal ini adalah melibatkan pengusaha,” jelasnya. Dikatakan, dalam konsep awal, IKN Nusantara memang diperuntukan menjadi kota pemerintahan. Ini sangat berrbeda dengan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis.

Karena itu, bila pemerintah ingin mengundang pihak swasta untuk berinvestasi di IKN maka harus ada tata ruang yang jelas.         “Jika pemerintah mau undang pihak swasta untuk invesasi di IKN, secara tata ruang mungkin bisa dipisahkan secara jelas. Jadi untuk kawasan ekonomi dan kawasan pemerintahan itu bisa dipisahkan,” tambah Soelaeman. Pemerintah sendiri sudah memasang target akan melakukan mobilisasi ke IKN Nusantara pada tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengatakan, proses perpindahan ke ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada 2024. Pada tahun tersebut, kemungkinan yang lebih dahulu pindah adalah istana negara dan sejumlah kementerian. “Pindahnya bertahap.

 Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pada 2045 nanti Kota Nusantara diperkirakan dihuni oleh 1,7 – 1,9 juta penduduk. Menurutnya, Kota Nusantara akan menjadi kota masa depan Indonesia yang modern dan terkoneksi dengan berbagai negara. “Nusantara akan dihuni oleh 1,7 hingga 1,9 juta orang di tahun 2045,” Membangun Sistem Transprotasi Cerdas di IKN” yang ditayangkan di kanal YouTube ITS Indonesia. Dengan demikian sejak 2024 hingga 2045 atau selama 21 tahun sejak pemindahan ibu kota dari Jakarta, jumlah penduduk di Kota Nusantara berkisar antara 1,7-1,9 juta jiwa.

Yakni pada 2024, 2035 dan 2045. “Dan setelah 2045 untuk memantapkan posisi IKN dalam perekonomian dunia,” lanjut Bambang. Bambang menambahkan, membangun IKN bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Namun, pemerintah ingin membangun kota berbasis world city for all yang menjadi acuan untuk kota lain di Indonesia dan dunia. Adapun sebelumnya, Bambang mengatakan bahwa kawasan pengembangan IKN memiliki luas empat kali lebih besar daripada DKI Jakarta. Hingga 2024 mendatang pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 900 hektare terlebih dulu di lokasi IKN.

Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektare dengan luas total pengembangan 256.000 hektare atau empat kali lebih besar dari Jakarta,” ujar Bambang saat memberikan paparan dalam acara 10 Years Global Movement Indonesian Diaspora yang disiarkan YouTube IKN Nusantara, Sementara itu, dari 256.000 total luas pengembangan kawasan IKN, sebanyak 6.600 hektare di antaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Di mana 900 hektare akan kami bangun hingga 2024. Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara,” ungkap Bambang. Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.  Adapun sebagai perbandingan, penduduk DKI Jakarta pada 2020 tercatat sebanyak 10,56 juta. Data ini berdasarkan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS merinci, wilayah Jakarta Timur merupakan area terpadat dengan persentase 28,76 persen. Lalu, Jakarta Barat dengan persentase 23,05 persen, Jakarta Selatan sebesar 21,08 persen, Jakarta Utara 16,84 persen, Jakarta Pusat 10,01 persen, dan Kepulauan Seribu 0,26 persen. (Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian, Dia pun memperkirakan, proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun.