Memahami Aspek Perpajakan : Dewasa ini, banyak ditemui agensi pemasaran atau marketing agency dengan niche tertentu, seperti pemasaran digital, pemasaran KOL/influencer, pemasaran TVC, dan masih banyak lagi.

Pada dasarnya, agensi pemasaran adalah badan usaha yang menyediakan jasa dengan fokus pada konsultasi strategi, serta pengembangan pemasaran. Tujuan utama sebuah perusahaan menggunakan jasa agensi pemasaran, adalah untuk meningkatkan kinerja penjualan suatu produk.

Keberadaan agensi pemasaran, mempermudah perusahaan agar tidak perlu memusingkan strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk mempromosikan produknya. Agensi pemasaran tentu berbeda dengan creative agency. Sebab, creative agency lebih menitikberatkan pada proses penciptaan konsep kreatif untuk produk, ketimbang strategi pemasaran.

Sebagai suatu badan usaha, agensi pemasaran tidak luput dari kewajiban perpajakan, utamanya terkait pajak penghasilan (PPh) badan. PPh yang dikenakan terhadap seluruh jenis penghasilan yang diterima oleh agensi pemasaran.

Jenis Penghasilan yang Diterima Agensi Pemasaran , ada tiga jenis penghasilan yang diterima oleh sebuah perusahaan yang menjalankan usaha agensi pemasaran. Tiga jenis penghasilan tersebut adalah, retainer, komisi, dan fee.

1. Retainer Retainer dilakukan setelah tercapai kesepakatan dengan klien. Biasanya retainer bergantung pada periode waktu yang disepakati dengan agensi pemasaran dan klien, sehingga fee dapat ditetapkan dalam bulanan maupun tahunan.

2. Komisi Ini merupakan bentuk kompensasi yang di bayar oleh klien atas kesepakatan bersama, dan biasanya di dasarkan atas besaran persentase hasil pemasaran produk.

3. Fee Fee merupakan pendapatan internal, yang meliputi saat pengerjaan produk yang di tawarkan, atau biaya lain yang di kerjakan oleh tenaga kerja perusahaan agensi pemasaran.

Perlakuan Perpajakan untuk Agensi Pemasaran Seperti telah di sebutkan sebelumnya, agensi pemasaran tidak luput dari kewajiban perpajakan. Secara umum, ada tiga jenis pajak yang berkaitan dengan badan usaha agensi pemasaran.

1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang harus di bayarkan wajib pajak orang pribadi terkait dengan penghasilan yang di terima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPh, pemotongan PPh Pasal 21 di lakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut: Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dari pekerjaan yang di lakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai.

Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain, dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta program dana pensiun.

Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Penyelenggaran kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya. PPh Pasal 21 wajib di pungut oleh perusahaan agensi pemasaran terhadap penghasilan yang di bayarkannya kepada karyawan yang bisa berupa gaji, bonus dan tunjangan.

2. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang di kenakan pada penghasilan atas modal. Penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Pajak yang di bayarkan ini, mencakup selain yang telah di potong PPh Pasal 21. Pemotongan juga di kenakan atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah di potong PPh Pasal 21.

Untuk kegiatan-kegiatan ini, besaran pemotongan adalah 2% dari jumlah bruto. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dapat di lakukan oleh klien. Namun, agensi pemasaran juga dapat bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23 jika terdapat pembayaran kepada pihak lain. Seperti kepada media atau production house saat pemasangan jasa atau produk yang di iklankan.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis perpajakan berupa PPN juga di terapkan untuk perusahaan agensi pemasaran. Sebab, produk dan jasa yang di tawarkan meliputi banyak pihak dalam perencanaan dan pembuatannya. Misalnya, event organizer (EO) dan agen model iklan yang terlibat, serta pihak percetakan dan media yang mengiklankan produk tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, besaran tarif PPN yang di kenakan adalah sebesar 11%. Jika agensi pemasaran menggunakan jasa-jasa lain. Misalnya EO, maka agensi pemasaran tersebut akan di kenakan tarif PPN atas jasa yang di berikan oleh EO. Kemudian, dalam operasionalnya, perusahaan agensi pemasaran juga