Bangunan Pasar Induk Among Tani terus dikebut pembangunannya. Diharapkan Desember 2022 sudah bisa diresmikan. Namun bagaimana sistem pengelolaan pasar yang dikonsep sebagai pasar itu, hingga kini masih belum jelas. Padahal jika konsep pengelolaan tidak jelas, bukan tidak mungkin niat menjadikan pasar induk sebagai pasar wisata bisa gagal. Sampai saat ini pemkot seperti masih bingung dengan model pengelolaan pasar ke depan. Indikasinya setiap wartawan koran ini mengonfirmasi, tak pernah ada jawaban pasti. Hal

itu bisa dikatakan tak sebanding dengan progres pembangunan. Karena terus mengalami percepatan. Padahal pembangunan itu juga sudah berlangsung selama enam bulan. Misalnya, ketika menanyakan masalah ini kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Eko Suhartono, jawaban yang disampaikan masih ngambang. Pihaknya menjelaskan jika masih menimang-­nimang pilihan antara dikelola badan layanan umum daerah (BLUD), unit pelaksana teknis (UPT) atau perusahaan daerah

Yang jelas kita sudah diingatkan oleh wali kota untuk segera mencari manajemen pengelolaan pasar yang pas. Karena dari segi gedung dan operasional sudah jelas beda. Sehingga tenaga pengelola juga harus beda,” ucap Eko. Namun dirinya tak bisa menjelaskan, sistem manakah yang akan dipilih dan layak tersebut.

Dirinya menuturkan jika saat ini masih fokus pada hal-hal yang ada di dalam pasar dahulu. Seperti pengelolaan sampah hingga kelistrikan. Sampah pasar induk nanti akan tetap dikelola bersama dinas lingkungan hidup. “Untuk listrik memakai token nanti. Maka dari itu masih kita dalami dan pikirkan terlebih dahulu,” serunya.

Eko turut mengungkapkan jika menghendaki pasar bisa selesai pada bulan Desember. Sesuai dengan harapan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Tak hanya manajemen pengelolaan pasar saja yang belum gamblang. Begitu juga dengan manajemen pengelolaan bangunan. Menurut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu Bangun Yulianto, pihaknya juga masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Sebab anggaran yang dipakai yakni memakai APBN.

“Tapi kita terus berkomunikasi dengan balai prasarana permukiman wilayah jatim, ditjen cipta karya PUPR pusat yang ada di Surabaya. Kita selalu mengadakan pertemuan setiap minggu untuk evaluasi. Sehingga tiap minggu juga kami tahu progresnya,” ucap Bangun. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengarahan manajemen pengelolaan bangunan dari ditjen cipta karya.