membocorkan rencana kebijakan subsidi energi tahun depan. Menurutnya, ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran, termasuk subsidi energi di dalamnya. Jadi besaran subsidi yang ada di dalam APBN, satu tergantung dari harga market global. Kita sekarang coba untuk melihat forecast tahun depan, harga minyak itu akan seperti apa, harga komoditas seperti apa,” kata dia dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali,

Ia mengungkapkan, saat ini situasi global bergerak sangat dinamis sehingga menetapkan forecast akan memperhatikan berbagai hal. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga energi global. Yang kedua, kalau harga internasional bergerak, pertanyaannya di dalam negerinya akan tetap sama atau enggak? Kalau tetap sama seperti sekarang ya berarti konsekuensinya subsidinya kita hitung, perbedaan (harga) tadi dikalikan berapa jumlah konsumsinya,” ujar dia. Meskipun pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi energi tahun depan, Sri Mulyani menjelaskan, situasi yang terjadi di dunia masih dinamis sehingga berdampak pada kondisi di dalam negeri.

Apalagi asumsi harga tersebut masih dikalikan nilai tukar karena menyangkut barang impor. Ia menambahkan, pemerintah selama dua tahun terakhir ini menggunakan instrumen APBN untuk menghadapi berbagai guncangan. Setelah dihadapkan dengan pandemi covid-19, saat ini dunia diliputi ketidakpastian akibat masalah geopolitik hingga pemulihan yang belum merata. APBN akan terus menjadi instrumen yang menjaga rakyat dan ekonomi dan menjaga kesehatan APBN sendiri, itu selalu. Kita cari keseimbangan antara menjaga rakyat, menjaga perekonomian dan menjaga APBN. Tahun depan juga sama, kadang-kadang porsinya berubah,” pungkas dia.

 APBN Kuat Menopang Subsidi Energi

APBN dapat menopang lonjakan subsidi energi di tengah tingginya harga minyak dan gas akibat konflik Rusia-Ukraina. Harapan tersebut ia sampaikan di depan masyarakat dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional. Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau bagaimana lagi? Ya kan?” ujar Jokowi di Medan, Sumatra Utara, Ia menyadari tidak ada satu pun penduduk Tanah Air yang ingin subsidi bahan bakar minyak (BBM) yakni pertalite serta LPG 3 kilogram dicabut. Namun, masyarakat mesti menyadari untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia masih sangat bergantung pada impor.

Saat ini, kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Namun, produksi hanya 700 ribu barel per hari.

“Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita yang mencapai 1,5 juta barel minyak mentah dari luar. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. harga minyak mentah berada di kisaran USD60 per barel. Saat ini, harga komoditas itu naik dua kali lipat menjadi USD120 per barel. Begitu pula dengan gas. Pada 2020, volume impor LPG nasional mencapai 6,4 juta ton, atau sekitar 80 persen dari total kebutuhan yang mencapai 8,02 juta ton.

“Gas juga sama, harga internasional sudah naik 5 kali. Padahal gas kita impor juga gede banget.

Pada kondisi normal itu saja, Indonesia harus membayar Rp80 triliun. Harga itu masih di luar biaya subsidi yang harus digelontorkan pemerintah kepada rakyat yang nilainya mencapai Rp70 triliun.